(foto : pos-metro.com)
Reshuffle menteri di kabinet Jokowi sudah berlangsung hanpir 3
minggu. Sebuah rentang waktu yang cukup lama untuk seorang Presiden
menyadari kekeliruannya dalam mengangkat seorang pembantu presiden.
Waktu
yang sama pula bisa digunakan untuk menilai keberpihakan kebijakan
seorang menteri berkewarganegaraan asing dalam konstelasi bisnis energi
dan sumber daya mineral di Indonesia.
Hal ini menjadi sangat penting. Bila Archandra dianggap “mengganggu”
jalur bisnis para pemain lama di sektor energi dan migas, maka Archandra
harus dilenyapkan. Caranya? Bongkar status kemigirasiannya. Rakyat akan
bergejolak dan marah. Jokowi dianggap bodoh bisa dikerjai dan dijebak
AS.
Tapi menilik gegap gempitanya sebuah akun yang menyebut diri
sebagai Edo (AM Hendropriyono), seorang ahli intelejen membela
Archandra, hal ini justru memunculkan spekulasi bahwa status
keimigrasian Archandra sengaja dilepas sebagai sebuah isu untuk menutupi
deretan isu sensitif lainnya.
Apa saja isu-isu yang mungkin luput dari perhatian publik?
1. Kesalahan prosedur eksekusi mati gembong narkoba Freddy Budiman.
Eksekusi mati atas Freddy jelas merupakan sebuah kesalahan prosedur yang membuktikan adanya ketakutan lembaga-lembaga pemerintahan atas ocehan Freddy yang disampaikan ke KontraS dan oleh KontraS disampaikan ke Johan Budi, sebelum akhirnya dilepas ke publik.
Eksekusi mati atas Freddy jelas merupakan sebuah kesalahan prosedur yang membuktikan adanya ketakutan lembaga-lembaga pemerintahan atas ocehan Freddy yang disampaikan ke KontraS dan oleh KontraS disampaikan ke Johan Budi, sebelum akhirnya dilepas ke publik.
Kesaksian
Freddy yang bukan hanya sekedar “katanya”, karena mulai memicu perang di
antara perwira tinggi, perlu diredam dengan sebuah isu sepele yang bisa
diselesaikan dengan proses administrasi yang simpel namun memiliki daya
ledak besar.
2. Bobroknya APBN
Hancurnya kredibilitas, confidence, dan trust dalam periode dua tahun terakhir pemerintahan Jokowi, berakibat pahit. Maka, tegas Sri Mulyani, harus ada upaya penegakan credibility, confidence and trust. Dan itu harus dimulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realita ekonomi yang kini dihadapi Indonesia.
Hancurnya kredibilitas, confidence, dan trust dalam periode dua tahun terakhir pemerintahan Jokowi, berakibat pahit. Maka, tegas Sri Mulyani, harus ada upaya penegakan credibility, confidence and trust. Dan itu harus dimulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realita ekonomi yang kini dihadapi Indonesia.
Tamparan telak Sri Mulyani ini membuat publik
tersadar bahwa selama ini Jokowi telah berdusta. Joowi kerap berkata
}Duitnya ada.. duitnya ada.. Tinggal mau kerja apa enggak..”, kena
batunya.
Belum lagi kondisi pasar yang tak mau tunduk pada
kebijkan Jokowi, membuat Jokowi semakin tak memiliki wibawa sebagai
Presiden, panglima tertinggi di negara ini. Jokowi, simbol negara pun
akibatnya menjadi bulan-bulanan ejekan di media.
3. Kebijakan pro koruptor
Upaya Jokowi untuk tidak memidanakan para koruptor menjadi sebuah anti klimas perjuangan melawan korupsi. Jokowi yang sempat dielu-elukan sebagai tokoh bersih anti korupsi dan gratifikasi, kini seperti kerupuk yang basah terkena air, melempem melawan kekuatan koruptor yang beberapa di antaranya telah menyokong perjuangan Jokowi untuk meraih posisi RI 1.
Upaya Jokowi untuk tidak memidanakan para koruptor menjadi sebuah anti klimas perjuangan melawan korupsi. Jokowi yang sempat dielu-elukan sebagai tokoh bersih anti korupsi dan gratifikasi, kini seperti kerupuk yang basah terkena air, melempem melawan kekuatan koruptor yang beberapa di antaranya telah menyokong perjuangan Jokowi untuk meraih posisi RI 1.
Kebijakan pro koruptor juga dikritik keras oleh Emerson Yuntho,
aktivis ICW yang menganggap kebijakan persyaratan pemberian remisi bagi
koruptor yang diperingan oleh Jokowi bisa menjadi sebuah corengan pada
wajah Jokowi yang selama ini mengaku anti korupsi.
4.Membanjirnya TKA asal Tiongkok
Masuknya TKA asal Tiongkok sudah menyebabkan keresahan di berbagai bagian tanah air.TKA yang tak lagi menempati posisi strategis di perusahaan, kini bahkan sudah dibekali dengan KTP aspal, asli tapi palsu. Disinyalir, masuknya TKA ini erat kaitannya dengan kepentingan pemilihan kepala daerah di berbagai tempat. Atau dengan kata lain, kedatangan TKA asal Tiongkok tersebut sudah diorganisir dengan baik dan didanai serius.
Masuknya TKA asal Tiongkok sudah menyebabkan keresahan di berbagai bagian tanah air.TKA yang tak lagi menempati posisi strategis di perusahaan, kini bahkan sudah dibekali dengan KTP aspal, asli tapi palsu. Disinyalir, masuknya TKA ini erat kaitannya dengan kepentingan pemilihan kepala daerah di berbagai tempat. Atau dengan kata lain, kedatangan TKA asal Tiongkok tersebut sudah diorganisir dengan baik dan didanai serius.
Untuk pelanggaran serius ini, pemerintah pusat
terkesan gagap dan tidak cepat tanggap, sementara pemerintah daerah
terkesan lebih sigap dan galak. Rumor yang merebak, beberapa dari TKA
yang beberapa dari mereka adalah buruh kasar, merupakan pasukan tentara
Cina yang sengaja diizinkan masuk oleh pemerintah pusat.
Semoga
kasus Archandra segera dapat diklarifikasi sehingga penanganan
kasus-kasus yang semestinya menjadi perhatian publik, tak menghilang
ditelan isu demi isu baru.
0 comments:
Post a Comment